Rabu, Maret 22, 2023

Unwahas Respon Penyelenggaraan International Religious Freedom Summit 2023 di Amerika

Responnya berupa seminar bertema ‘Batas-batas Kebebasan Beragama dalam Pandangan Non-Barat’

Tribute Indonesia – Center for Religious and Moderation Studies (CRMS) Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) menyelenggarakan seminar nasional berjudul ‘Batas-batas Kebebasan Beragama dalam Pandangan Non-Barat: Respon pada Acara International Religious Freedom Summit 2023 di Amerika’ di Aula Fakultas Agama Islam Unwahas, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/1/2023).

Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut adalah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masykuri Abdillah, Direktur Sino Nusantara Institut Ahmad Syaefudin Zuhri, Dekan Fakultas Agama Islam Unwahas Iman Fadilah dan Direktur Center for Religious Moderation Studies Tedi Kholiludin.

Dalam acara tersebut, Masykuri Abdillah, mengatakan bahwa kebebasan beragama yang ada di Indonesia memiliki aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Undang-undang tersebut, menurut Masykuri, tidak bertentangan dengan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (the International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) dalam pasal 18 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM.

“Jika yang sering dipersoalkan oleh aktivis kebebasan beragama soal sulitnya perizinan tempat ibadah dari kelompok minoritas seperti tempat ibadah gereja, maka harus ada pembanding dengan negara lainnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Masykuri menunjukkan dan membandingkan data bahwa faktanya, mendirikan tempat ibadah gereja di Indonesia lebih mudah ketimbang mendirikan masjid di Amerika dan negara-negara Eropa. “Jumlah gereja di Indonesia itu terbesar ketiga di dunia,” ujarnya. 

Pembicara lainnya, Iman Fadilah, mengungkapkan bahwa Indonesia negara yang penduduknya mayoritas Muslim tidak memiliki persoalan dengan konsepsi kebebasan beragama yang dituangkan dalam undang-undang negara dan deklarasi Universal HAM dan ICCPR dalam pasal 18 PBB tentang HAM.

“Dalam literasi Islam khususnya klasik, Islam juga senafas dengan konsep-konsep kebebasan beragama yang diakui internasional,” ungkapnya.

Menurut pembicara lainnya, Tedi Kholiludin, tata letak perbedaannya secara konsepsi antara kebebasan beragama model Barat dengan non-Barat, khususnya Indonesia, bahwa konsepsi keagamaan memasukan nilai-nilai agama dalam kebebasan beragama.

“Jadi model kebebasan beragama di Barat dikonsepsikan oleh paham sekuler di mana agama hanya berada di ruang privat dan dalam pandangan yang lebih esktrem, agama adalah musuh dari sekulerisme,” ujarnya.

Kemudian pembicara lain, Ahmad Syaefudin Zuhri mengatakan, kebebasan beragama oleh Amerika dan negara-negara Barat sering digunakan secara politik untuk menekan negara-negara lain, khususnya pemerintah China.

Zuhri menyarankan, perayaan besar dalam International Religious Freedom Summit di Amerika yang digelar 31 Januari-2 Februari 2023 harus memberikan ruang konsepsi yang majemuk tentang kebebasan beragama.

“Jadi konsep kebebasan beragama masih menganut sistem unipolar yang dipaksa disamakan oleh pihak Amerika dan negara-negara Barat,” katanya.

Latest news

Related news