Tribute Indonesia – Pemerintah mengalihkan subsidi BBM sehingga menyebabkan harganya mengalami penyesuaian. Pemerintah kemudian mengalihkan subsidi tersebut ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang membutuhkan.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, bahwa subsidi yang diberikan pemerintah untuk BBM kurang tepat sasaran. Menurut Mamit, lebih baik dialihkan ke sejumlah hal lain, seperti transportasi umum dan fasilitas kesehatan.
“Subsidi ini kontra produktif, subsidi BBM mubazir, karena banyak dibuang ke jalan raya,” katanya dalam diskusi Jakarta Journalist Center dengan tema ‘Subsidi Tepat Sasaran: Rakyat Senang, APBN Aman’, Jakarta, Senin (19/9/2022).
Apalagi, lanjut Mamit, energi fosil yang menjadi bahan utama BBM saat ini telah menipis. “Yang namanya fosil terbatas sifat alami migas kita. Tanpa ada investasi, maka dibutuhkan investor yang paham,” ujarnya.
Mamit menjelaskan, cadangan minyak di Indonesia saat ini hanya tersisa 2,4 miliar barel lagi. Diperkirakan 10 tahun lagi Indonesia tidak akan memiliki cadangan minyak.
Menurut Mamit, Indonesia harus menemukan sumber cadangan minyak baru yang besar. Namun untuk menemukan cadangan minyak baru, butuh investor yang mau menggelontorkan dananya.
“Revisi Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) jadi kunci investasi hulu migas,” ungkapnya.
Mamit menyampaikan, dengan investasi yang mudah, maka kemungkinan Indonesia menemukan cadangan minyak makin terbuka lebar. Pemerintah juga diharapkan dapat menyiapkan aturan yang fleksibel.
“Dengan menyiapkan aturan yang fleksibel, maka dapat meningkatkan produksi dan cadangan minyak kita. Sehingga kita akan dapatkan cadangan migas untuk ke depannya,” ujarnya.
Indonesia, lanjut Mamit, memiliki sejumlah cekungan yang berpotensi menyimpan cadangan Migas. Namun untuk mengeksplorasi cekungan tersebut, butuh biaya yang besar.
“Kita punya 16 cekungan yang belum dieksplorasi. Namun mayoritas berada di timur Indonesia dan di laut dalam, sehingga membutuhkan high cost,” katanya.
Dalam diskusi tersebut turut hadir Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo dan Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal.