Minggu, Maret 6, 2022

Pemuda Kaltim Sambut Baik Pemindahan IKN

“Kita optimis dengan hasil pembangunan IKN. Sekarang mari sama-sama kita menatap dan berharap IKN sukses“

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Tribute Indonesia – DPR RI resmi mensahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), pada Selasa (18/1/2022). UU IKN disahkan oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendapat persetujuan secara aklamasi oleh para anggota rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022.

Ketua DPW Persatuan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara Kalimantan Timur, Hairul Huda menyambut baik niat pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN). Karena menurutnya IKN menjadi sebuah solusi terbaik untuk membangun pemerataan ekonomi, terutama di wilayah timur Indonesia.

“Dengan lahirnya pemindahan Ibu Kota akan jadi solusi terbaik agar pemerataan ekonomi Indonesia dapat terwujud,” ujar Huda dalam acara diskusi daring yang digelar Jakarta Journalist Center (JJC), Sabtu (12/2/22).

Diakui Huda, pemuda Kaltim merasa bangga dengan rencana pemindahan Ibu Kota ke wilayahnya. Karena dengan pindahnya Ibu Kota, maka masyarakat Kaltim dapat merasakan atmosfer pusat pemerintahan secara langsung.

“Kita optimis dengan hasil pembangunan IKN. Sekarang mari sama-sama kita menatap dan berharap IKN sukses dan dapat menjadi pemerataan pembangunan di Kaltim,” jelasnya.

Terkait struktur badan otorita IKN, kata Huda, memang merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun dia berharap ada keterwakilan masyarakat Kaltim di badan otorita tersebut.

“Jadi jangan sampai ada kepentingan sepihak, karena untuk pendekatan secara kultur harus ada cara kedaerahan yang harus disepakati. Tokoh-tokoh Kaltim punya kemampuan dalam pendekatan itu, sehingga aspirasi masyarakat dapat terwujud,” terangnya.

Lebih jauh Huda juga menyoroti soal keterlibatan masyarakat Kaltim dalam pembangunan IKN. Hal ini otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di sekitar IKN.

“Kaltim juga sudah punya SDM, juga punya kemampuan. Jadi aturan turunan itu secara spesifik harus pemberdayaan masyarakat. Bagaimana terkait tentang tenaga kerja lokal harus diberdayakan, jangan dibenturkan,” katanya.

Dalam diskusi ini turut hadir sebagai pembicara yakni Anggota Komisi X DPR RI asal Kaltim, Hetifah Sjaifudian, guru besar Universitas Pancasila, Prof. Agus Surono, dan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto.

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Latest news

Related news